Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Kebahagian terpancar dari raut wajah pegawai Kementerian Sekertariat Negara saat diumumkan sebagai juara pertama Lomba Paduan Suara Kepemiluan yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Ke-20 orang tersebut berhasil menyisihkan 26 kelompok paduan suara Kementerian dan Non Kementerian Lembaga lainnya yang berpartisipasi pada kesempatan kali ini.

Apalagi menurut para dewan juri yang terdiri dari Ahli Bidang Musik yakni Aida Swenson Simanjuntak, Pri Ario Damar serta Joko Widodo berhasil tampil memukau dengan partitur yang rapi dan aransemen yang segar.

Berhasil menjadi juara kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika diikuti Kementerian Perdagangan diposisi ketiga. Adapun untuk juara favorit berhasil diperoleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Selain piagam, hadiah yang diperoleh para juara lomba berupa uang tunai sebesar Rp20 Juta (untuk juara satu), Rp15 Juta (untuk juara dua) dan Rp10 juta (untuk juara tiga). Sementara juara favorit mendapat Rp5 Juta.

Meski demikian Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa tujuan diselenggarakan lomba bukan untuk mendapatkan hadiah melainkan menampilkan yang terbaik dari setiap lembaga. "Selain itu melalui lomba ini juga ajang silaturahmiantar aparatur negara. “Kita bagian dari upaya menyukseskan pemilu yang akan datang,” tutur Ilham.

Untuk diketahui, lomba berlangsung mulai pukul 08.00 - 15.30 WIB, melombakan dua lagu kepemiluan yakni Jingle Pemilu 2019 bertajuk 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat' karya L Agus Wahyudi dan 'Mars Pemilu' karya Nortier Simanungkalit. Masing-masing lagu dibawakan secara paralel dengan durasi maksimal 10 menit.

Ke-26 Kementerian dan Non Kementerian Lembaga yang ikut berpartisipasi antara lain:

1. Kejaksaan Agung.
2. Kementerian Pertahanan.
3. Kementerian Komunikasi dan Informasi.
4. Arsip Nasional.
5. Kementerian Dalam Negeri.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Perpustakaan Nasional.
8. Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat.
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
10. Lembaga Penerbangan dan Antriksa Nasional.
11. Lembaga Administrasi Negara.
12. Kementerian Pertanian.
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Keuangan.
14. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
15. Badan Narkotika Nasional.
16. Sekertariat Kabinet.
17. Kementerian Agama.
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
19. Setjen Dewan Perwakilan Daerah.
20. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
21. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman.
22. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
23. Kementerian Sekertariat Negara.
24. Mahkamah Konstitusi.
25. Kementerian Kesehatan.
26. Kementerian Ketenagakerjaan.
27. Kementerian Perdagangan.

(hupmas kpu ri bil/foto: arf/ed diR)